Sejarah Prodi HTN

Sebelum tahun 2017, Fakultas Syariah masih memiliki dua program studi, yaitu S1 Hukum Keluarga Islam dan S1 Hukum Ekonomi Syariah. Pada April 2017, dibuka program studi baru, yaitu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  Nomor 1921 Tahun 2017. Pada perkembangannya, nomenklatur Hukum Tata Negara Islam mengalami perubahan menjadi Hukum Tata Negara. Program studi baru ini  mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2017/2018.

Sejak awal berdiri (1997) ketika masih berstatus Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya hingga kini, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya telah memiliki tiga program studi, yaitu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Hingga kini, dua program studi telah memperoleh status akreditasi B, sementara program studi Hukum Tata Negara dalam proses memperoleh status akreditasi. Animo mahasiswa yang masuk ke Fakultas Syariah relatif tinggi dan menunjukkan tren peningkatan, termasuk pada prodi S1 Hukum Tata Negara.

Dalam perkembangannya, prodi Hukum Tata Negara telah berdiri selama dua periode kepemimpinan, yaitu 2015-2019 dengan Dekan H. Syaikhu, M.H.I dan 2019-2023 dengan Dekan Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. Untuk mendukung dan menunjang pengelolaan prodi HTN, telah terjadi beberapa kali transisi personalia, dimulai dari Drs. Surya Sukti, MA sebagai Plt. Kaprodi dan Yayuk Whindari, MH sebagai Sekretaris Prodi pada 2017 - 2019, lalu Erry Fitrya, MH sebagai sekretaris prodi hingga pertengahan 2019, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera, M.Si sebagai Sekretaris Prodi pada 2019 - sekarang.